Konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 telah selesai terselenggara, yang menjadi puncak darikepemimpinan Indonesia selama Presidensi G20. Hampir seluruh pemimpin negara hadir, di tengah kecamuk perang Rusia-Ukraina dan perebutan dominasi Amerika Serikat dan China.
Semula dikhawatirkan G20 bakal terpecah atau mengalami kebuntuan, tetapi akhirnya komunikedari para pemimpin G20 berhasil disepakati. Indonesia juga mengantongi sejumlah kerja samakonkret dengan negara-negara anggota G20.
Seiring dengan suksesnya Presidensi G20, peran Indonesia semakin strategis di kancah dunia maupun kawasan. Pada 2023 mendatang Indonesia mendapat giliran menjadi ketua ASEAN, mengukuhkan posisi kepemimpinan Indonesia, yang pengaruhnya meluas ke Asia-Pasifik.
Kiprah Indonesia di kancah dunia berkorelasi pula dengan kepentingan dalam negeri, di mana dunia tengah berjuang keluar dari pandemi Covid-19 serta ancaman krisis ekonomi dan perlombaan senjata.
Situasi pandemi menciptakan disrupsi rantai pasok terutama pangan dan energi, yang diperparaholeh perang Ukraina. Indonesia tak lepas dari pengaruh global, di mana inflasi terusmembayangi. Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi pada September lalu.
Kenaikan tersebut tak bisa dihindari lagi, setelah berakhirnya windfall komoditas yang sempatdinikmati Indonesia. Selama berbulan-bulan pemerintah menahan kenaikan BBM ketika banyaknegara telah melakukannya.
Presiden Jokowi terlibat aktif dalam meredam dampak perang dengan menemui langsungpemimpin Rusia dan Ukraina. Dalam KTT G20, baik pihak Rusia maupun Ukraina diberikankesempatan berbicara di hadapan para pemimpin dunia lainnya.
Indonesia juga berupaya mendapatkan komitmen investasi, termasuk pada sektor-sektor hijauuntuk menekan dampak perubahan iklim. Begitu pula dengan pengembangan infrastrukturseperti kereta cepat dan pembangunan ibukota negara (IKN) baru di Kalimantan.
Upaya terlibat aktif dalam percaturan global dan menangani masalah domestik membuahkankestabilan sosial politik. Temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi–Ma’ruf.
Mayoritas publik merasa puas, sebanyak 78,5 persen, di antaranya 10,4 persen merasa sangatpuas. Dalam setahun terakhir tingkat kepuasan terjaga tinggi hingga mendekati 80 persen, hanyasempat anjlok hampir ke kisaran 50 persen setelah gelombang varian delta.
“Jokowi semakin hebat di mata publik, dengan tingkat kepuasan selalu tinggi selama setahunterakhir, dan kini mencapai 78,5 persen,” ungkap Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta S.K. dalampress release di Jakarta pada Kamis (15/12).
Menurut Okta, tingginya kepuasan publik dan terjaga tetap stabil menjadi bukti keberhasilanpembangunan dan kebijakan yang dilakukan Jokowi. Jika tetap bertahan sampai akhir masa jabatan, banyak hal yang akan menjadi legacy Jokowi bagi Indonesia.
“Sekaligus hal ini menjadi tantangan bagi penerusnya, apakah sanggup mempertahankan dan melanjutkan capaian yang telah diletakkan pondasinya oleh Jokowi,” lanjut Okta. Tentu sajapublik berharap akan ada keberlanjutan menuju tingkatan sebagai negara maju.
Sejumlah kritik tetap menjadi catatan, ditandai dengan masih adanya ketidakpuasan publik. Sebanyak 19,5 persen mengaku tidak puas, di antaranya 1,1 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab 2,0 persen.
Survei CPCS dilakukan pada 1–8 Desember 2022, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)